Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik Tomage, yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan, menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk menegaskan arah kebijakan pembangunan ke depan, yang dilaksanakan di aula pertemuan Kantor Distrik Tomage pada selasa, (24/02).
Di hadapan para kepala kampung, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPR, serta tokoh adat dan masyarakat, Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP memaparkan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi prioritas hingga 2027.
Fokus pertama tertuju pada kawasan perbatasan Fakfak–Bintuni. Wilayah ini sebelumnya menjadi sorotan seiring munculnya wacana pemekaran kampung dan dinamika batas administratif. Bupati meminta Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun program konkret untuk memperkuat kehadiran pemerintah di kawasan tersebut.
Rencana pembangunan rumah layak huni, pendirian pos perbatasan, hingga pembangunan gapura penanda batas wilayah menjadi bagian dari strategi itu. Pemerintah daerah, kata Bupati, tengah menempuh jalur administratif dan dialog untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
Selain isu perbatasan, perhatian pemerintah juga diarahkan pada rencana investasi kelapa sawit di Tomage. Dalam berbagai pengalaman di daerah lain, investasi sawit kerap diiringi persoalan lahan dan konflik sosial. Namun pemerintah daerah berupaya memastikan proses di Tomage berjalan transparan.
Pembahasan hak ulayat dan aspirasi masyarakat, menurut Bupati, akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan DPR, DPR Otsus, Dewan Adat, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Setiap kesepakatan dengan pihak investor akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditargetkan rampung pada Maret mendatang, sehingga aktivitas awal investasi dapat dimulai pada pertengahan tahun. Bupati menyebut investasi ini sebagai pintu masuk bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas. Tomage bahkan diproyeksikan berkembang menjadi kawasan industri apabila tahapan awal berjalan sesuai rencana.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada investasi. Kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Di bidang pendidikan, pembangunan SMA Negeri yang telah memiliki lokasi diminta masuk dalam perencanaan tahun anggaran berikutnya. Di sektor kesehatan, penguatan fasilitas layanan menjadi perhatian utama.
Pada sektor energi, pemerintah menargetkan layanan listrik menyala 1 x 24 jam di wilayah daratan pada 2026. Untuk kampung-kampung di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, pemerintah mengamankan alokasi anggaran yang signifikan guna memperluas jangkauan listrik.
Bupati juga menyoroti pentingnya pengelolaan fasilitas BLDC secara profesional. Putra-putri daerah yang telah mengikuti pelatihan diminta kembali dan mengoperasikan fasilitas tersebut secara optimal. Ia mengingatkan agar persoalan tanah tidak lagi menjadi hambatan bagi pembangunan fasilitas publik.
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah ketersediaan air bersih. Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menandatangani kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung untuk mendukung program penyediaan air bersih. Tahun 2026 ditetapkan sebagai momentum percepatan penyelesaian akses air bersih di berbagai kampung.
Menurut Bupati, air dan listrik merupakan dua kebutuhan dasar yang harus dituntaskan. Ia tidak ingin persoalan tersebut terus menjadi keluhan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya tanpa penyelesaian yang nyata.
Melalui forum Musrenbang Distrik Tomage, pemerintah daerah berupaya menegaskan bahwa perencanaan bukan sekadar formalitas tahunan. Ia menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Komentar