Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Komandan Kodim 1803/Fakfak, Letkol Inf Lukman Permana, turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus tingkat Kabupaten Fakfak Tahun 2025. Agenda strategis tahunan ini digelar di Gedung Winder Tuare, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Kamis, 15 Mei 2025.
Mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Pangan dan Energi Daerah yang Didukung oleh Infrastruktur, Iklim Investasi serta Tata Kelola Pemerintahan yang Andal, Kondusif, Efektif dan Efisien Berlandaskan Kearifan Lokal“, forum ini menjadi panggung penting bagi penyelarasan arah pembangunan Fakfak dengan program prioritas provinsi dan nasional.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 tokoh penting, termasuk Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik, Sekda Sulaeman Uswanas, Kasrem 182/JO Letkol Inf Eko Handono, Danlanal Fakfak Mayor Laut (P) Haslul Prio, dan sejumlah pejabat sipil-militer lainnya. Tokoh adat dan agama pun turut ambil bagian, menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan.
Forum Musrenbang kali ini difokuskan pada lima agenda utama:
- Penyepakatan permasalahan dan prioritas pembangunan tahun 2026;
- Penajaman program dan kegiatan hingga tingkat sub-kegiatan;
- Dukungan terhadap 32 program prioritas sesuai visi “Fakfak Membara”;
- Sinkronisasi arah pembangunan kabupaten dengan provinsi dan pusat;
- Klarifikasi usulan dari Musrenbang distrik dalam forum OPD.
Rangkaian Musrenbang ini merupakan amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
Beberapa persoalan krusial yang menjadi landasan penyusunan RKPD 2026 antara lain: rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, belum optimalnya reformasi birokrasi digital, tingginya angka kemiskinan dan stunting, minimnya infrastruktur dasar, serta belum maksimalnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak menekankan lima prioritas kinerja pembangunan 2026:
- Pengentasan kemiskinan dan pengangguran,
- Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal,
- Penguatan konektivitas dan infrastruktur berbasis mitigasi bencana,
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan budaya,
- Reformasi birokrasi dan tata kelola digital yang transparan.
Salah satu capaian yang mendapat sorotan positif adalah peringkat keempat Kabupaten Fakfak dalam pelaporan konvergensi penanganan stunting tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2024, dengan Puskesmas Degen sebagai perwakilan unggulan. Keberhasilan ini dianggap sebagai bukti pentingnya sinergi antar-OPD dan menjadi model yang harus diperkuat ke depan.
Dalam pidatonya, Bupati Samaun Dahlan kembali menegaskan komitmennya terhadap visi “Fakfak Membara”—yakni Fakfak yang Mandiri, Sejahtera, Aman, dan Berdaya Saing dengan mengakar pada keberagaman. Pemerintah daerah, katanya, mengajak semua elemen—OPD, lembaga, hingga masyarakat adat—untuk bahu membahu membangun Fakfak dengan prinsip good local governance.
“Penyusunan RKPD bukan sekadar formalitas tahunan. Ini fondasi untuk pembangunan yang terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karenanya, saya minta seluruh perangkat daerah mengikuti rangkaian Musrenbang ini dengan kesungguhan dan komitmen penuh,” tegas Bupati.
Dengan arah pembangunan yang semakin terstruktur dan berbasis kearifan lokal, Musrenbang 2025 diharapkan menjadi titik tolak penyusunan dokumen RKPD 2026 yang berkualitas dan mampu menjawab isu-isu strategis daerah secara nyata.
Komentar