Ambon.Kabarsulsel.Indonesia.com. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku di Tahun 2025 akan menambah dana operasional untuk rumah sakit Haulussy yang di barengi dengan sumberdaya manusia, pelayanan kepada masyarakat dari medis maupun para medis, agar masyarakat bisa berobat dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Maluku Jhon Johan Lewerissa di Ruang kerja lantai 2 Karang panjang Ambon Selasa (3/12/2024)
Terkait Pemberdayaan kepada masyarakat, menurut Lewerissa, sebenarnya itu adalah wewenang pemerintah Provinsi dan
Cukup berat sebenarnya. Namun Pemerintah Provinsi dalam hal ini DPR juga akan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat berkoordinasi dengan Pemerintah pusat.
Menurut Lewerissa, banyak program-program pemberdayaan berada di Pemerintah pusat, karena mereka punya anggaran. Anggaran dan bantuan dari Pemerintah pusat itu melekat, sehingga Kalau sudah melekat pada anggaran itu tidak bisa di otak atik, karena nanti ada pantauan dari BPK dan sebagainya.
Postur APBD ini sebut Lewerissa, Kita anggap bahwa postur APBD kita di tahun 2025 sudah saling temu dalam rangkuman bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Kita merasa bahwa memang ada banyak kekurangan yang belum bisa kita lakukan, tapi kita optimis mungkin tahun-tahun depan kita bisa menggerakkan seluruh potensi kita yang merupakan sumber pendapatan asli daerah kita, agar dapat menambah PAD Kita.
Setelah Kita melakukan sidang bersama komisi, ungkap Lewerissa, kita akan melakukan reses l, Kita akan turun ke masyarakat, meminta informasi dari masyarakat, kira-kira selama masa jabatan dan kerja DPR ini.
Kita minta supaya masyarakat bisa memberikan informasi berkaitan dengan persoalan pertanian, perikanan, persoalan sosial lainnya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya agar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bisa teratasi, sehingga momen reses ini kita perkenalkan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat guna mendengar apa saja yang menjadi keluhan masyarakat bisa di bawa ke DPR untuk dibahas persoalan yang ada di masyarakat, dan diusulkan kepada Pemerintah sebagai eksekutif serta melakukan eksekutor terhadap semua kebijakan-kebijakan serta program-program daerah nantinya, pungkas Lewerissa
(M.N.)
Komentar