Namrole, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kepolisian Resor (Polres) Buru Selatan (Bursel) terus berupaya untuk membenahi pelayanan kepada warga Bursel, meski baru dua tahun beroperasi, tepatnya sejak 2022 lalu.
Pencanangan zona integritas itu sebagai upaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat fuka bipolo tercinta.
“Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem layanan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan profesional, ” kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bursel Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M Agung Gumilar, dalam sambutannya, pada deklarasi pencanangan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut Sarjana Ilmu Kepolisian ini, Role model reformasi birokrasi dalam penegakkan integritas dan pelayanan berkualitas di tuangkan dalam pembangunan zona integritas.
Adapun zona integritas merupakan predikat yang di berikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
” Pencangan pembangunan zona integritas Polres Bursel ini selain merupakan salah satu tahapan dalam membangun zona integritas dan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi, juga menjadi langkah tindak lanjut atas komitmen kami dalam upaya mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik, efektif, efisien dan mewujudkan pelayanan prima yang di harapkan masyarakat Kabupaten Bursel, ” ujar Gumilar.
Sementara itu Wakil Bupati ( Wabup ) Kabupaten Bursel Gerson Eliaser Selsily dalam sambutannya berharap semoga setelah pencanangan ini, Polres Bursel senantiasa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menerapkan prilaku anti korupsi di segala bidang, sehingga tercapai predikat WBK dan WBBM.
” Sebagaimana kita ketahui bersama tuntutan dan tingginya keinginan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) mengakibatkan reformasi birokrasi menjadi hal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah maupun di lingkungan TNI-Polri, ” tutur Selsily.
Orang nomor dua di fuka Bipolo ini menyebut, berkaitan dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Polres Bursel,. Diharapkan Polres Bursel menjadi lebih berintegritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selain itu kegiatan ini harus dapat di publikasikan secara luas agar dapat di pantau, dikawal dan diawasi oleh masyarakat sehingga Polres Bursel dapat berperan dalam pelaksanaan pencegahan korupsi, menjalankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
” Atas nama pemda kami menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada institusi kepolisian yang memberikan perhatian penuh terhadap upaya mewujudkan zona integritas sebagai predikat untuk berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat dengan lebih baik, ” kata Gerson.
Wabup mengaku, pemda mendukung penuh tugas dan tanggung jawab Pak Kapolres untuk pembentukan citra kepolisian. Yang selaras dan seiring dengan peningkatan penegakan hukum dan pelayanan hukum di lingkungan Polres Bursel.
Pantauan media ini, deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM yang dilaksanakan di Gedung B Polres Bursel di sertai penandatanganan piagam pencanangan zona integritas WBK dan WBBM oleh Kapolres Bursel dan pembacaan lima komitmen bersama Polres Bursel yang di pimpin langsung Kapolres Bursel.
Penandatanganan deklarasi dan pembacaan komitmen bersama di saksikan oleh Pemda Bursel, Kementrian Agama dan Pokjar Universitas Terbuka ( UT ) Namrole dan undangan lainnya.
Komentar