Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak, Abd. Razak I. Rengen, SH., M.Si, menegaskan komitmen serius Pemerintah Daerah dalam mempercepat realisasi 32 program unggulan “Fakfak Membara” sebagaimana arahan langsung Bupati Fakfak.
Hal ini disampaikannya usai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Distrik Tahun 2025 yang berlangsung di Distrik Tomage, Sabtu (19/04).
Kepala Bapeda & Litbang Fakfak yang akrab di sapa Ap menyebutkan, percepatan program-program prioritas membutuhkan perbaikan teknis dan kebijakan yang tepat di lapangan, serta kerja kolaboratif lintas sektor.
“Salah satu fokus percepatan adalah kebijakan makan gratis dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Ini harus ditopang dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, khususnya di RSUD dan Puskesmas rujukan. Kami sudah bahas teknisnya bersama Dinas Kesehatan dan pihak RSUD,” ujar Ap.
Tak hanya itu, program sekolah gratis dan seragam gratis juga tengah dirancang dengan pendekatan afirmatif dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Kepala Dinas Pendidikan didorong segera merumuskan SOP teknis untuk pendistribusian seragam ke sekolah-sekolah, serta menggandeng pelaku UMKM lokal, khususnya para penjahit yang telah dilatih di BLK Fakfak.
“Bupati sudah perintahkan dengan tegas, jangan pesan seragam dari luar daerah. Dana besar ini harus memberikan multiplayer effect bagi ekonomi lokal,” tegasnya.
Razak juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah kampung dan kabupaten. Ia mencontohkan, dengan rata-rata anggaran Rp1 miliar per kampung, dari 142 kampung tersedia dana sebesar Rp88 miliar yang bisa diarahkan mendukung program strategis, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Jika ditambah anggaran kabupaten, kita punya kekuatan fiskal yang luar biasa untuk wujudkan Fakfak Membara,” ujarnya.
Ia juga menyinggung alokasi 20 persen dana kampung untuk ketahanan pangan yang jika dikalkulasi mencapai Rp28,4 miliar.
Sejalan dengan arahan Bupati dalam Musrenbang kemarin, Pemkab juga tengah menyiapkan kebijakan afirmatif lintas OPD untuk mempercepat pemenuhan fasilitas penunjang, seperti pengadaan alat kesehatan di puskesmas-puskesmas yang dibangun lewat APBN.
“Ke depan, pengadaan tanah tidak lagi terpusat di DLHP karena keterbatasan anggaran. Harus langsung dianggarkan oleh OPD pemrakarsa seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan PUPR agar pembangunan bisa langsung dimanfaatkan tanpa kendala,” jelas Ap.
Dengan strategi kolaboratif dan sinkronisasi anggaran yang matang, Razak optimistis seluruh OPD mampu bergerak cepat mewujudkan 32 program unggulan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Fakfak.
Writter : Red | Editor : Red
Komentar