Langgur, Kabarsulsel-Indonesia.com | Suasana rapat bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memanas ketika Bupati menyampaikan peringatan keras kepada para pejabat, termasuk Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, dan pejabat pengelola kepegawaian terkait dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Bupati menegaskan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai adanya oknum P3K yang lolos seleksi dengan dokumen yang tidak sah, masa kerja yang tidak sesuai ketentuan, bahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan perpanjangan yang diduga palsu.
“Saya harap Pak Sekda, kepala dinas, kepala badan, BKPSDM, siapa pun yang terlibat membuat dokumen palsu, segera mengaku. Jangan tunggu saya temukan sendiri,” tegasnya di hadapan forum.
Mengutip ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Bupati menjelaskan bahwa seleksi pengadaan P3K wajib melalui dua tahap: seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
Dalam seleksi administrasi, dokumen pelamaran diverifikasi untuk memastikan kesesuaian persyaratan dengan kualifikasi pelamar.
“Jika terbukti dokumen itu palsu, SK pengangkatan dapat dibatalkan. Itu aturannya. Dan saya punya kewenangan untuk mencoret langsung,” ujarnya.
Bupati memberi tenggat waktu hingga Rabu mendatang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melapor secara sukarela.
“Kalau tidak melapor, berarti menganggap dirinya benar. Maka, siap-siap saja saya coret. Kepala dinas yang membuat SK sendiri untuk orang yang tidak pernah jadi honor, apalagi tidak pernah ada dalam daftar honor, sebaiknya mundur sebelum diberhentikan tidak hormat,” katanya dengan nada tegas.
Ia juga menegaskan akan membentuk tim investigasi gabungan yang tidak hanya terdiri dari ASN, tetapi juga melibatkan pihak eksternal demi menjaga objektivitas.
“Saya tidak main-main. Besok saya mulai umumkan siapa saja yang membuat kesalahan,” ucapnya.
Selain menyoroti masalah integritas kepegawaian, Bupati juga menyinggung pentingnya tanggung jawab sosial OPD terhadap fasilitas pendidikan.
Ia menyebut beberapa sekolah seperti SD Mathias, SMP Budi Mulia, SMA Saka, Seminari, hingga SMP Theresia sebagai contoh yang harus diperhatikan.
“Kalau komunikasi dengan pihak sekolah tidak jalan, kita kasih ‘bedak’ sedikit. Bedak itu putih, hitam, dan ada emasnya, tanda bahwa Maluku Tenggara menuju masa keemasan,” ujarnya menggunakan kiasan.
Bupati menyampaikan visinya bahwa Maluku Tenggara akan bergerak menuju masa keemasan jika seluruh pihak mampu menyamakan persepsi dan bekerja dalam satu arah.
Ke depan, menurutnya, anggaran infrastruktur akan diimbangi dengan pembinaan ekonomi dan pemberdayaan UMKM.
“Kuncinya, kita bersatu. Tidak ada lagi perbedaan yang memecah kita,” pungkasnya.
Komentar