Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Gubernur Maluku, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Maluku menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya, namun juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan strategis yang perlu dibenahi.
“Tiga masalah utama yang kami temukan adalah tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, penyalahgunaan anggaran, dan lemahnya perencanaan fiskal,” ujar Kepala BPK Maluku.
Ia menyebutkan, sebagian besar daerah di Maluku telah menunjukkan perbaikan signifikan, termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur yang tahun ini berhasil naik peringkat dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, dan Maluku Barat Daya juga kembali meraih opini WTP secara konsisten.
Namun demikian, beberapa daerah seperti Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar masih menghadapi persoalan serius, terutama dalam pengelolaan aset tetap dan penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai standar.
“BPK tidak hanya memberikan opini, tetapi juga rekomendasi perbaikan. Kami mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara serius,” tambahnya.
BPK juga membuka ruang dialog dan pendampingan agar rekomendasi yang diberikan benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan tepat sasaran.
Mengakhiri sambutannya, Kepala BPK Maluku mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat.
Komentar