BPD Desa Wunlah Diduga Tidak Mampu Mengontrol Kepentingan Rakyat

Tanimbar, Kabarsulsel-Indonesia.com; Banyak persoalan yang terjadi pada pemerintahan desa Wunlah, Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun diduga keras Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) desa Wunlah tidak mampu melakukan pengawasan dan fungsi kontrol yang baik, Senin (26/12/2023).

Berdasarkan hasil investigasi Tim media ini, ditemukan sejumlah persoalan yang terjadi di desa Wunlah terkait dengan pengelolaan keuangan Dana bahkan sejumlah kasus lainya yang sampai saat ini yang membuat masyarakat desa Wunlah sangat menyesalkan kinerja pemerintah desa Wunlah, namun anehnya BPD desa Wunlah seakan akan diam dan bisu untuk mendengar sejumlah persoalan yang di hadapi oleh masyarakat sejak 2022 sampai 2023 akhir – akhir ini.

Lebih lanjut lagi, diakhir tahun 2023 ini, Masyarakat desa Wunlah sangat menyesalkan kinerja dari Kepala desa Wunlah, akibat dari sejumlah uang untuk pembayaran pemasangan meteran lampu milik warga desa Wunlah sebanyak dua puluh juta rupiah (Rp.20.000.000). Uang tersebut milik beberapa warga desa Wunlah yang diserahkan kepada Kepala desa Wunlah untuk melakukan pendaftaran ke pihak PLN untuk pemasangan meteran lampu listrik, namun ternyata sampai dengan saat ini tak kunjung direalisasikan, sehingga dalam perayaan Natal tahun ini sejumlah warga desa Wunlah belum menggunakan lampu listrik, maka dengan terpaksa merayakan Natal dalam keadaan gelap dan hanya disinari dengan lampu pelita, kesal warga setempat.

Melihat hal tersebut, BPD desa Wunlah seakan akan diam membisu bahkan diduga tak mampu mendengar keluhan sejumlah masyarakat terkait dengan biaya pemasangan lampu listrik bagi beberapa warga itu sehingga persoalan itu berlarut larut dan sangat membingungkan masyarakat desa Wunlah.

Ditambahkan, bukan saja hal demikian, Angaran DAK Tahun 2022 yang diperuntukan untuk pengadaan perahu bagi para nelayan hingga saat ini perahu-perahu tersebut tak kunjung tiba namun laporan pertanggung jawabannya telah selesai dan anggaran tersebut pun sudah habis di pergunakan, alhasilnya barang milik nelayan tersebut tak satu pun diterima oleh masyarakat penerima manfaat,

Diharapkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar, inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepala dinas DPMD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, agar dapat melakukan monitoring sekaligus evaluasi pemerintah desa Wunlah bersama dengan para BPD desa Wunlah itu agar masing- masing mempertanggung jawabkan kinerja mereka.

Komentar