Langgur, Kabarsulsel-Indonesia.com | 15 Juli 2025 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tenggara kembali mengaktifkan Forum Kajian Pengelolaan Risiko Bencana yang sempat vakum sejak 2022. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi membangun ketangguhan masyarakat menghadapi risiko bencana di wilayah kepulauan yang rentan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Maluku Tenggara, Maskuri Renhoran, menjelaskan bahwa forum tersebut sebenarnya sudah dibentuk sejak dua tahun lalu, namun belum memiliki legitimasi resmi karena belum disahkan melalui Surat Keputusan (SK).
“Forum ini sudah dirancang sejak 2022, tapi belum di-SK-kan. Tahun 2025 ini kami hidupkan kembali dan akan ditetapkan secara resmi untuk masa kerja hingga 2027,” ujar Maskuri usai kegiatan forum yang digelar baru-baru ini.
Menurut Maskuri, forum ini akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mengelola risiko bencana secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan ilmiah. BPBD menargetkan pembentukan forum di tingkat kecamatan pada Desember 2026, sebagai bagian dari standar operasional prosedur (SOP) baru.
“Tidak hanya dibentuk di tingkat kabupaten, forum ini akan dilanjutkan di kecamatan. Intinya bukan hanya seremonial, tapi diarahkan untuk kerja nyata,” tegasnya.
Forum ini dirancang melibatkan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta institusi mitra strategis seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mendukung kajian risiko berbasis data dan sains.
Maskuri juga menanggapi perhatian Wakil Bupati Maluku Tenggara yang menyoroti pola masyarakat yang cenderung langsung melapor ke pimpinan daerah saat terjadi bencana. Menurutnya, pola pelaporan tersebut perlu diperbaiki.
“Kami memahami masyarakat ingin cepat mendapat respons. Tapi ke depan, alur pelaporan akan lebih terstruktur melalui BPBD dan forum ini sebagai wadah koordinasi teknis,” katanya.
Terkait pendanaan, Maskuri mengakui sempat ada anggaran untuk forum yang kemudian dialihkan karena kebijakan efisiensi. Namun ia menegaskan komitmennya untuk mengupayakan penganggaran kembali pada akhir tahun ini.
“Memang sempat tertunda karena efisiensi anggaran, tapi saya akan perjuangkan agar pada Desember 2025 bisa dijalankan lagi,” pungkasnya.
BPBD Maluku Tenggara berharap reaktivasi forum ini dapat menjadi langkah nyata untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih sistematis, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat sinergi lintas sektor demi mengurangi risiko di wilayah kepulauan yang rawan bencana.
Komentar