Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Wakil Ketua III DPR Kabupaten Fakfak yang juga selaku Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Domianus Tuturop, menyoroti lambannya respons Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Fakfak dalam menindaklanjuti surat permintaan data dari DPR. Hal ini ditegaskannya saat ditemui Kabarsulsel-Indonesia.com di ruang kerjanya jumat, (31/01).
Hingga kini, data yang diminta terkait CPNS, PPPK, dan pangkalan data honorer belum juga diserahkan, meski DPR telah mengajukan permintaan resmi sejak 15 Januari 2025.
“Kami sudah menyurati BKPSDM sejak pertengahan Januari, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Ini menunjukkan kinerja yang lamban dan kurang responsif terhadap kebutuhan informasi publik,” tegas Domianus Tuturop.
Selain masalah keterlambatan data, ia juga mengkritik sosialisasi tahapan CPNS dan PPPK yang dinilai minim sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang keliru di kalangan masyarakat.
Menurutnya, seharusnya BKPSDM lebih proaktif dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait proses rekrutmen pegawai.
Tak hanya itu, formasi CPNS 2021 di Kabupaten Fakfak hingga kini masih terkatung-katung tanpa kejelasan. Padahal, beberapa daerah lain seperti Kabupaten Bintuni dan Sorong sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada para CPNS mereka.
“Jangan sampai Fakfak tertinggal! Daerah lain sudah bergerak, sementara di sini masih jalan di tempat. BKPSDM harus segera menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
DPR Fakfak menuntut BKPSDM segera bertindak cepat dan tidak lagi menunda-nunda kewajiban mereka dalam menyampaikan data serta mempercepat pengangkatan CPNS 2021. Jika tidak, DPR akan mengambil langkah tegas demi kepentingan publik.
Komentar