Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Anggota DPD RI Dapil Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina menghadiri Pelantikan Dr.Syawal Zakaria,S.E,,.M.E. Sebagai Rektor Universitas Darusalam Ambon.
Ini adalah sebuah kesempatan untuk Universitas Darusalam berbenah setelah hampir 20 tahun ini mengalami keguncangan konflik yang cukup memporak-porandakan Universitas Darusalam, ungkap Bisri Latuconsina kepada wartawan di Gedung Ashari Alfatah Ambon, Selasa (21/10/2025)
Momentum ini menurut Latuconsina, adalah momentum yang baik agar setiap pihak dapat menahan diri, melakukan rekonsiliasi untuk fokus pada pengembangan Darusalam.
“Kita tahu benar bahwa Darusalam ini adalah Universitas yang didirikan sudah cukup tua setelah Universitas Pattimura, Universitas Darusalam ini didirikan dan sudah banyak Alumninya juga yang hari ini menduduki jabatan publik di Provinsi Maluku dan dibeberapa kabupaten/kota.
Untuk itu saya menghimbau juga kepada alumni untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan ketua yayasan yang baru.
Universitas Darusalam juga mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Daerah dan mensuport.
” Ini adalah langkah yang baik dan kesempatan emas bagi Darusalam untuk kemudian berbenah diri,”harap Bisri Latuconsina.
Ia berharap Universitas Darusalam bisa menjadi representasi dari Perguruan Tinggi di Maluku yang juga ikut menyumbangkan dan berkontribusi terhadap sumberdaya manusia Maluku untuk masa depan.
Ditanya soal program Pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak keracunan di beberapa daerah di Maluku, ini menjadi bagian dari kunjungan reses DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap MBG. Sudah saatnya Pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap MBG.
Bisri Latuconsina juga menyarankan agar pengelolaan MBG ini tidak perlu lagi dikonsolidasikan dalam bentuk operasional seperti hari ini. Harusnya lebih bijaksana bila program ini masuk ke dana Bos dan tidak dalam bentuk .
” 4 sehat biar tugas orang tua sedangkan 5 sempurnya diambil alih oleh negara. Misalnya Susu dan Kacang hijau itu dibuat secara variatif per harinya sehingga tugas utama orang tua biarkan kesana agar berikan kontribusi makanan dan kebutuhan dasar bagi anak-anak namun negara bertanggungjawab terhadap 5 sempurnya. Memang sudah waktunya di evaluasi,”terang Bisri.
Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera memanggil badan gizi b Nasional yang berada di Ambon karena informasi yang diterima mereka tidak berkordinasi dengan baik dengan Pemerintah dan Kabupaten kota.
“begitu ada masalah tiba-tiba diminta konfirmasi ke Walikota Ambon, disuruh konfirmasi Bupati SBB padahal mereka sama sekali tidak berkordinasi.
Untuk kota Ambon mereka sama sekali tidak berkordinasi,” ujar Bisri Latuconsina.
Menurut Bisri, Ini adalah saat yang tepat, maka kami meminta kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi program ini dan sinergitas antara badan gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi serta kabupaten kota di Maluku untuk wajib dilaksanakan.
“Ini dalam rangka membagi zonasi dan juga melihat serta memantau secara langsung berkaitan dengan dapur-dapur yang telah disediakan oleh pihak ketiga yang menangani MBG,” ungkap Bisri.
Ditanya soal anggaran MBG yang dikucurkan lanjut Bisri Latuconsina, itu variatif saya belum mengetahui angkanya bagaimana, karena tunjangan kemahalan di setiap Provinsi itu tidak sama sehingga jangkankan di setiap Provinsi antara kabupaten juga tidak boleh disamakan dengan kota Ambon sehingga evaluasi menyeluruh harus dilakukan oleh negara untuk kemudian evaluasi terhadap program ini, tutup Bisri Latuconsina.
(M.N)
Komentar