Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Berbagai isu krusial seperti kemiskinan ekstrem, pendidikan, infrastruktur, jalan , jembatan, masalah air bersih , listrik, jaringan internet di daerah 3 T, proyek stategis Nasional yang dijanjikan oleh Pemerintah pusat, masalah kesehatan, status tenaga honorer, permasalahan hutang daerah kepada PT SMI, Rancangan undang- undang kepulauan
Permasalahan serius tersebut disampaikan anggota DPRD Maluku kepada anggota DPD RI dan DPR RI asal Maluku dalam rapat dengar pendapat antara pimpinan dan anggota DPRD Maluku bersama anggota DPD RI dan DPR RI asal Maluku Nono sampono, IBu Novita Anakotta, Bisri Lattuconsina, Sadia uluputty , Merci Barends dan Alimudin kolatlena yang berlangsung di ruang Paripurna Karang Panjang Ambon, senin (14/4/2025 )
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun yang memimpin jalannya rapat mengatakan bahwa rapat ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum strategis untuk membangun kekuatan kolektif demi keluar dari ketertinggalan.
Kita berbicara soal hidup dan mati orang Maluku. Maluku hari ini berada di peringkat keempat termiskin Nasional. Ini memalukan, tapi juga menjadi cambuk untuk kita duduk bersama, berkoordinasi dan bertindak. Harapan rakyat Maluku ada pada delapan wakil kita di pusat, ujar Wattubun
Anggota DPD RI Novita Anakotta yang juga menanggapi berbagai keluhan dan masukan dari DPRD Maluku, termasuk isu efisiensi anggaran dan legalitas koperasi Merah Putih.
Efisiensi sebut Novita, bukan hal yang menyalahi aturan. Setiap tahun Pemerintah dan DPR RI menetapkan APBN yang sudah disetujui DPD. Tapi yang penting, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Novita juga menyoroti program koperasi Merah Putih yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, termasuk 900 koprasi di Maluku, yang menurutnya harus ditindaklanjuti tanpa membebani APBD.
Kita harus memastikan Pemerintah pusat hadir membantu legalitas dan pembiayaan koperasi di daerah. Jangan dibebankan lagi ke APBD kita yang terbatas,tandas Novita.
Ia juga menyinggung status tenaga honorer yang masih belum jelas, serta menegaskan komitmen DPD untuk memperjuangkan nasib mereka bersama kementerian terkait.
Ditempat yang sama Saadia Ulupuuti anggota DPR RI dari partai PKS menyoroti pembagian bagi hasil perikanan, kurangnya perhatian Pemerintah pusat di sektor perikanan RUU kepulauan
Anggota DPR RI fraksi partai Gerindra Alimudin Kolatlane menegaskan bahwa, jika daerah tidak aman maka tidak akan ada orang yang mau berinvestasi di Maluku, olehnya itu ia menyeruhkan perdamaian
Ia juga akan memperjuangkan Kuota calon Haji bagi Maluku
inti dari Rapat antara pimpinan dan anggota DPRD Maluku bersama anggota DPD RI Dan DPR RI ini adalah menyatukan persepsi untuk memperjuangkan Maluku keluar dari kemiskinan
Mereka berharap, keharmonisan ini bisa mempercepat pembangunan dan memperkuat integrasi Nasional.
M.N)
Komentar