Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemerintah mengalokasikan Rp757,82 triliun untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Nilai itu setara dengan 20 persen belanja negara, sesuai amanat konstitusi.
Namun yang menarik, lebih dari sepertiga dana tersebut terkonsentrasi pada program-program baru yang dianggap strategis: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
Rinciannya, dana pendidikan 2026 terbagi dalam tiga jalur besar: belanja kementerian/lembaga (Rp467,46 triliun), transfer ke daerah (Rp253,36 triliun), dan pembiayaan pendidikan (Rp37 triliun). Komposisi ini memperlihatkan bahwa kementerian teknis tetap menjadi motor utama kebijakan, sementara daerah didorong mengelola layanan pendidikan dasar dan menengah.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi pos terbesar dengan alokasi Rp268 triliun atau hampir 35 persen dari total anggaran pendidikan. Dana ini akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah dasar hingga menengah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Pemerintah menargetkan MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan strategi meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perbaikan gizi.
Selain MBG, pemerintah juga mendorong lahirnya Sekolah Rakyat, lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Dengan anggaran Rp24,9 triliun pada 2026, sekolah ini diproyeksikan sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Porsi lain dialokasikan untuk Sekolah Unggul Garuda yang akan dibangun di sembilan lokasi baru dengan anggaran Rp3 triliun. Sekolah ini dirancang sebagai pusat pembinaan talenta dengan standar internasional, melanjutkan pembangunan empat sekolah unggul yang dimulai pada 2025.
Meski program baru mendominasi sorotan, alokasi untuk program reguler tetap signifikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditargetkan menjangkau 55 juta siswa dengan anggaran Rp70 triliun.
Program Indonesia Pintar (PIP) mengalokasikan Rp23 triliun bagi 21,1 juta anak dari keluarga tidak mampu, sementara KIP Kuliah menelan Rp14 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa. Pendidikan vokasi juga mendapat porsi Rp18 triliun melalui program SMK Pusat Keunggulan yang menggandeng industri.
Pemerintah juga menyiapkan Rp22,5 triliun untuk revitalisasi lebih dari 12 ribu sekolah dan madrasah. Anggaran ini mencakup perbaikan sarana-prasarana, laboratorium, hingga fasilitas digital untuk mempercepat transformasi pembelajaran.
Kendati besarnya anggaran, problem efektivitas menjadi pekerjaan rumah. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini baru menyentuh 36 persen, sementara perguruan tinggi stagnan di angka 31 persen.
Sejumlah pengamat menilai alokasi jumbo untuk MBG berpotensi menyedot ruang fiskal program lain yang juga penting.
Dengan distribusi Rp757,82 triliun tersebut, pemerintah berharap pembangunan pendidikan berjalan paralel: akses diperluas melalui BOS dan PIP, kualitas ditingkatkan lewat revitalisasi sekolah dan SMK, sementara kesenjangan sosial dipangkas dengan Sekolah Rakyat dan MBG. Target akhirnya tetap sama: melahirkan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.
Komentar