Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026 disusun dalam kondisi fiskal yang menantang. Dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,267 triliun dan belanja mencapai Rp1,304 triliun, pemerintah daerah harus mengelola defisit Rp37,58 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah.
Struktur pendapatan Fakfak masih didominasi transfer dari pemerintah pusat, yakni mencapai Rp1,199 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp34,42 miliar, angka yang menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam menopang pembiayaan pembangunan secara mandiri.
Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan yang harus dikelola secara realistis. Menurut dia, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan kualitas pelayanan publik dan program prioritas.
“Dengan ruang fiskal yang ada, kita tetap berupaya memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi belanja, APBD 2026 masih didominasi belanja operasi sebesar Rp948,55 miliar, yang digunakan untuk membiayai layanan dasar pemerintahan dan kebutuhan rutin. Sementara belanja modal dialokasikan Rp175,93 miliar, belanja transfer Rp168,37 miliar, serta belanja tidak terduga Rp12 miliar.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa belanja modal tetap diarahkan pada sektor-sektor strategis, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan layanan publik.
APBD 2026, kata Donatus, dirancang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal, sekaligus sebagai pijakan untuk mendorong penguatan ekonomi lokal secara bertahap.
“Keberhasilan APBD ini tidak hanya diukur dari besarannya, tetapi dari dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan pengesahan APBD 2026, perhatian publik kini tertuju pada tahap pelaksanaan. Di sanalah efektivitas anggaran akan diuji—apakah benar mampu menjadi penggerak kesejahteraan dan ketahanan ekonomi Kabupaten Fakfak.
Komentar