Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Suasana paripurna kesebelas pada pleno ketiga DPRK Fakfak, Senin siang (25/8), mendadak panas ketika anggota DPRK asal PDI Perjuangan, Yoan Clarce Yotlely, melayangkan kritik keras terhadap pemerintah daerah.
Kritik itu muncul saat agenda jawaban Bupati Fakfak atas pandangan umum fraksi dewan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Yotlely menyoroti molornya waktu sidang hingga hampir empat jam, yang menurutnya mencerminkan buruknya disiplin penyelenggara pemerintahan.
“Ini forum resmi, bukan kegiatan seremonial biasa. Bagaimana masyarakat mau percaya kalau sidang paripurna saja bisa terlambat berjam-jam?” kata Yotlely dengan nada tinggi.
Tak hanya soal keterlambatan, ia juga menyinggung ketidakhadiran sebagian besar pimpinan OPD yang seharusnya hadir mendengar langsung pandangan dewan.
“OPD adalah motor pelaksana kebijakan. Kalau justru banyak yang absen, bagaimana bisa memahami arah kritik dan rekomendasi DPRK?” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, pertanggungjawaban APBD bukan hanya urusan angka di atas kertas, melainkan soal akuntabilitas dan kepercayaan publik. Ia meminta disiplin birokrasi diperbaiki dan koordinasi ditingkatkan.
Sorotan Yotlely langsung ditanggapi oleh Wakil Bupati Fakfak Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T, yang hadir mewakili kepala daerah dalam sidang paripurna tersebut.
Ia berjanji akan menindaklanjuti masukan tersebut serta mendorong kehadiran aktif para pimpinan OPD di forum-forum resmi dewan.
Meski sidang kemudian berjalan sesuai agenda, intervensi Yotlely menjadi catatan penting bahwa parlemen ingin memastikan pemerintahan Fakfak benar-benar disiplin, transparan, dan tidak lagi mengulang praktik molor maupun absensi pejabat.
Komentar