Malra,Kabarsulsel-Indonesia.com. Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kembali didorong sejumlah fraksi di DPR.
Partai Buruh menegaskan sikap untuk mempertahankan pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pilkada langsung merupakan amanat Reformasi dan wujud kedaulatan rakyat.
Ia menilai rakyat berhak menentukan pemimpinnya secara langsung dengan menilai rekam jejak kandidat dari berbagai sumber, termasuk media sosial.
Said Iqbal membantah anggapan bahwa pilkada lewat DPRD dapat menekan praktik politik uang.
Menurutnya, pilkada tidak langsung justru berpotensi meningkatkan politik transaksional karena hanya melibatkan segelintir anggota DPRD.
Ia menyebut praktik politik uang selama ini bukan disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung, melainkan oleh perilaku politik para elite.
Partai Buruh juga mengingatkan bahwa pilkada langsung lahir dari perjuangan panjang Reformasi yang melibatkan pengorbanan rakyat, mahasiswa, dan buruh.
Said Iqbal menilai kembali ke sistem pilkada lewat DPRD berarti mundur ke mekanisme lama yang pernah dinilai gagal.
Wacana pilkada tidak langsung kembali mencuat setelah Rapimnas Partai Golkar yang merekomendasikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan koalisi permanen.
Sejumlah fraksi seperti Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan NasDem mendukung usulan tersebut, sementara PDIP dan Demokrat menolak.
PKS mengusulkan skema campuran dengan pilkada tidak langsung hanya diterapkan di tingkat kabupaten.
(Elang Kei)
Komentar