Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ketika Kongres PSSI Kabupaten Fakfak tak kunjung digelar, sebuah Surat Keputusan justru lebih dulu beredar. Isinya sensitif: daftar klub yang disebut memiliki hak suara.
Dokumen ini sontak memantik kegelisahan di kalangan insan sepak bola Fakfak. Dari kegelisahan itu, satu suara akhirnya pecah ke permukaan.
Pius Bame—mantan pemain Persifa sekaligus pelatih PPLPD Kabupaten Fakfak—akhirnya buka suara. Dan pernyataannya bukan sekadar kritik biasa, melainkan peringatan keras terhadap potensi cacat prosedural yang bisa menyeret Kongres PSSI Fakfak ke dalam krisis legitimasi bahkan sebelum palu sidang diketuk.
Pius menyesalkan sikap PSSI Provinsi Papua Barat yang dinilainya menetapkan daftar voters secara sepihak, tanpa komunikasi dan koordinasi dengan kepengurusan PSSI Kabupaten Fakfak, khususnya sekretaris ASKAB yang secara administratif memegang data klub aktif.
“Seharusnya PSSI Provinsi tidak bertindak sendiri. Ada struktur, ada mekanisme, dan ada etika organisasi yang mesti dijaga,” ujar Pius.
Ia menegaskan, jika merujuk pada Statuta dan Peraturan Organisasi (PO) PSSI Tahun 2025, maka klub yang berhak hadir sebagai peserta penuh kongres adalah klub yang mengikuti kompetisi resmi terakhir yang diselenggarakan. Ketentuan ini, menurutnya, bersifat tegas dan tidak membuka ruang tafsir.
Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan anomali. Sejumlah klub yang sudah lama tidak lagi mengikuti kompetisi justru muncul dalam daftar pemilik hak suara. Sebaliknya, klub-klub yang rutin dan konsisten mengikuti kompetisi malah tersingkir tanpa penjelasan yang transparan.
“Kalau rujukannya bukan kompetisi terakhir, lalu apa dasar penentuannya? Ini berbahaya dan bisa mencederai keabsahan kongres,” tegasnya.
Tak hanya soal daftar voters, Pius juga mempertanyakan satu hal mendasar yang hingga kini tak kunjung dijawab secara terbuka: kapan sebenarnya Kongres PSSI Kabupaten Fakfak akan digelar?
Menurutnya, ketidakjelasan jadwal kongres justru menimbulkan kecurigaan baru. Di satu sisi, daftar klub pemilik hak suara sudah ditetapkan. Di sisi lain, agenda kongres sendiri tak memiliki kepastian waktu. Kondisi ini, kata Pius, rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengamankan kepentingan sempit.
“Ini kongres organisasi, bukan agenda tertutup. Kalau voters sudah ditetapkan, publik berhak tahu kapan kongres dilaksanakan,” ujarnya.
Pius mengingatkan bahwa kongres bukan sekadar forum pemilihan pengurus, melainkan fondasi arah sepak bola Fakfak ke depan. Jika sejak awal sudah diwarnai ketidaktransparanan, konflik kepentingan hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak ke permukaan.
Ia berharap pelaksanaan Kongres PSSI Fakfak nantinya benar-benar mengedepankan cara-cara yang santun, beretika, serta berpedoman penuh pada Statuta dan PO PSSI. Aturan organisasi, menurutnya, tidak boleh dijadikan alat pembenar bagi praktik yang justru menjauh dari semangat fair play.
Pernyataan Pius Bame menjadi alarm keras bagi tata kelola sepak bola di Papua Barat, khususnya Fakfak. Di tengah semangat pembinaan dan kompetisi yang jujur, bayang-bayang manipulasi administratif berpotensi merusak kepercayaan klub dan publik.
Kini sorotan mengarah ke PSSI Provinsi Papua Barat. Kejelasan jadwal kongres dan transparansi penetapan voters menjadi ujian serius. Sebab dalam sepak bola—seperti dalam demokrasi—proses yang cacat akan selalu melahirkan hasil yang dipertanyakan.
Komentar