Ambon,Kabarsulsel-lndonesia.com. Kariu, Pulau Haruku – Ibadah Minggu di Gereja Eben-Haezer Jemaat Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Minggu (18/01/2026), berlangsung dalam suasana haru dan penuh makna. Di tengah jemaat yang beribadah, hadir Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama istri, Maya Baby Lewerissa (Ketua TP-PKK Provinsi Maluku). Kehadiran orang nomor satu di Maluku itu menjadi simbol penguatan, negara tidak meninggalkan Kariu.
Gubernur datang tidak sendiri. Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku turut mendampingi, di antaranya Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Nurlita Soulisa, Plt Kepala Dinas PUPR Hengky Tamtelahitu, Kepala Dinas Kominfo Melky Lohy, Kepala DPMPTSP Robby Tomasoa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Syauta, Kepala Biro Pemerintahan Boy Kaya, Kepala Biro Hukum Hendrik Hermawan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Fibra Breemer.
Bagi masyarakat Kariu, kehadiran Gubernur di rumah ibadah bukan sekadar agenda protokoler. Ini adalah bentuk kepedulian nyata di tengah luka panjang akibat konflik sosial beberapa tahun lalu, yang hingga kini menyisakan persoalan mendasar: ratusan rumah warga belum dibangun kembali, dan sebagian masyarakat masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Dalam sambutannya di hadapan jemaat, Gubernur Hendrik Lewerissa berbicara dengan nada personal dan penuh empati.
“Kerinduan Beta untuk kembali beribadah bersama jemaat Kariu akhirnya dijawab Tuhan hari ini. Beta pernah berjanji akan kembali, dan hari ini Beta datang, bukan hanya sebagai Gubernur, tapi sebagai saudara seiman,” ujarnya.
Ia menegaskan, dirinya kembali ke Kariu karena tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan oleh negara.
“Beta tidak mau warga Kariu merasa tertinggal. Beta mau basudara semua merasa bahwa negara ini hadir, pemerintah ada, dan katong ada bersama-sama di Kariu,” tegasnya.
Gubernur mengakui, sebagai kepala daerah ia harus memberi perhatian yang adil kepada seluruh wilayah Maluku, dari Tenggara Raya, Buru, dataran Seram, Banda, Lease hingga Ambon. Namun, Kariu, kata dia, memiliki ruang tersendiri di hatinya.
“Beta berdiri dan berbicara di tempat ini bukan hanya sebagai Gubernur Maluku, tetapi sebagai warga gereja, sebagai saudara seiman,” ungkapnya.
Usai ibadah, Gubernur dan rombongan bergerak dari gereja menuju tenda-tenda pengungsian. Di lokasi itu, realitas pahit kembali terlihat jelas. Rumah-rumah yang dijanjikan pemerintah pusat, melalui kementerian terkait belum seluruhnya terbangun. Dari total kebutuhan, baru sekitar 50 unit yang selesai, sementara 207 unit rumah warga masih menunggu kepastian.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa secara aturan, rehabilitasi dan pembangunan rumah pascakonflik di Kariu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, gelisah, tinggal di tempat yang tidak layak, lalu pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintah yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku. Tahun 2026, apa pun situasi yang dihadapi, Pemprov akan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang rusak dan belum selesai.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau ada program lanjutan, kita dukung. Tapi kalau tidak, pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab itu,” tegas Lewerissa.
Dalam dialog dengan warga, Gubernur sempat mendengar langsung keluhan Empi, salah satu warga yang masih tinggal di tenda pengungsian.
“Kalau hujan, air masuk ke dalam tenda,” keluhnya. Mendengar itu, Gubernur merespons spontan, “Mau berapa lama masyarakat kita hidup seperti ini? Ini tidak boleh.”
Saat ini, Pemprov Maluku tengah menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah, yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah dan direncanakan berlanjut pada 2027 dengan jumlah yang lebih besar. Melihat kondisi Kariu, Gubernur membuka peluang wilayah ini masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah pusat.
Di akhir kunjungannya, Gubernur mengajak masyarakat Kariu untuk bergandengan tangan dengan pemerintah. “Kalau pemerintah datang membangun, beta mohon dukungan masyarakat. Sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri,”
(M.N)
Komentar