Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Jakarta, ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun dan Sekretaris Dewan Provinsi Maluku Farhatun Rabiah Samal resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua I dan Wakil ketua I Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) periode 2025–2030.
Penetapan ini menambah keterwakilan Maluku di tingkat struktur nasional sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendorong implementasi kebijakan nasional di level provinsi.
Pengurus ADPSI periode 2025–2030 juga dikukuhkan bersamaan dalam acara yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Struktur ADPSI mencakup 11 posisi inti yang dihuni pimpinan DPRD provinsi dari berbagai wilayah Indonesia, yaitu:
Ketua Umum – Buky Wibawa Karya Guna (Jawa Barat)
Wakil Ketua I – Benhur George Watubun (Maluku)
Wakil Ketua II – Andi Rachmatika Dewi (Sulawesi Selatan)
Wakil Ketua III – Achmad Djufrie (Kalimantan Utara)
Wakil Ketua IV – Dewa Made Mahayadnya (Bali)
Wakil Ketua V – Andie Dinaldie (Sumatera Selatan)
Wakil Ketua VI – M. Iqbal Ruray (Maluku Utara)
Sekretaris Jenderal – Fahmi Hakim (Banten)
Wakil Sekretaris Jenderal – Ahmad Giri Akbar (Lampung)
Bendahara – Khoirudin (DKI Jakarta)
Wakil Bendahara – Hasanuddin Mas’ud (Kalimantan Timur).
Dengan terpilihnya Rabiah Samal di ASDEPSI dan Benhur George Watubun sebagai Wakil Ketua I ADPSI, Maluku tercatat memiliki dua posisi strategis dalam dua struktur organisasi nasional tersebut.
Pengukuhan ADPSI dan ASDEPSI tersebut juga menegaskan fokus utama dua organisasi ini, yakni memperkuat peran DPRD dalam mengawal program prioritas Pemerintah Pusat, khususnya Astacita, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran legislatif provinsi dalam memastikan seluruh program tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan.
“DPRD Provinsi memiliki peran penting dalam memastikan program pusat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya tertuang dalam dokumen perencanaan…,” tegas Tito dalam sambutannya.
Dari sisi ADPSI, Wakil Ketua I Benhur George Watubun menekankan urgensi membangun sinergi yang kuat antara asosiasi legislatif provinsi dan pemerintah daerah. Menurutnya, Maluku adalah contoh daerah yang memerlukan perhatian khusus karena tantangan geografis dan sosial ekonominya berbeda dengan wilayah lain.
“Kami akan bekerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan daerah lain untuk membangun negeri ini bersama. Setiap wilayah memiliki tantangan sendiri, dan kita akan pastikan itu diperhatikan…,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun.
Benhur juga melihat keberagaman perwakilan dalam struktur ADPSI sebagai kekuatan utama untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan menjangkau kebutuhan seluruh daerah.
“Keberagaman perwakilan tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa kebutuhan setiap daerah dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas ADPSI,” tandas Watubun.
Kehadiran figur seperti Rabiah Samal dan Benhur Watubun dalam kepengurusan baru dinilai semakin memperkuat kontribusi Maluku dalam proses perumusan rekomendasi nasional, terutama dalam agenda percepatan pembangunan daerah kepulauan.
(M.N)
Komentar