Ambon,Kabarsulsel-lndonesia.com. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Muhammad Latief, menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Daerah TPID dan TP2DD Provinsi Maluku, yang berlangsung di Ambon, Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Latief menegaskan bahwa Maluku telah memasuki triwulan IV tahun 2025, sehingga seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat sinergi guna memastikan stabilitas harga dan percepatan digitalisasi daerah.
Menurutnya, momentum HBKN Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan meningkatkan tekanan inflasi, terutama pada komoditas pangan, transportasi, dan energi.
Permintaan dipastikan meningkat, ujar Latif, Sementara Maluku secara geografis adalah Provinsi kepulauan sehingga distribusi barang rawan mengalami hambatan.
Kondisi tersebut kata Latif, mengharuskan pemerintah daerah dan instansi terkait menyiapkan strategi pengendalian yang konkret, termasuk menjaga kelancaran distribusi, memastikan pasokan, serta menekan gejolak harga.
BI juga merekomendasikan sejumlah langkah taktis untuk menjaga stabilitas, antara lain,
-Operasi pasar dan gerakan pasar murah
-Optimalisasi cadangan pangan
-Penguatan koordinasi melalui sidak pasar
-Pemantauan neraca pangan untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran
Ia pun menegaskan pentingnya pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat, terutama agar tidak terjadi panic buying menjelang hari besar keagamaan.
Ditambahkan, Berdasarkan data BI, inflasi Maluku pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,05%, lebih rendah dari bulan sebelumnya 0,29%. Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh kuatnya pasokan hortikultura dan pasokan pangan dari luar daerah.
Latief juga menyebutkan bahwa, terdapat komoditas yang masih perlu diwaspadai, seperti beras, cabai, serta kenaikan harga emas perhiasan yang bersifat nasional.
Sementara untuk pasokan ikan dan meningkatnya produktivitas hortikultura turut menjadi faktor penopang optimisme terhadap pergerakan inflasi hingga akhir tahun.
Selain inflasi, BI juga memaparkan perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Maluku. Pada semester I tahun 2025, terdapat 8 pemda berstatus digital dan 4 pemda maju, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kabupaten/kota yang telah masuk kategori digital antara lain Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, dan beberapa daerah lainnya.
Ia mengaku mendorong seluruh pemda memanfaatkan layanan seperti QRIS, KRIS, dan sistem pembayaran digital lainnya untuk memperkuat transparansi dan efektivitas PAD.
BI menargetkan dua pemda di Maluku segera naik kelas dari kategori maju menjadi digital dalam waktu dekat.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Pemda, BI, Bulog, dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi Maluku.
Sinergi menjadi kunci. Dengan kerja bersama, kita optimis dapat menjaga stabilitas harga dan memperkuat percepatan digitalisasi daerah,pungkas Latif.
(M.N)
Komentar