Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Sebuah langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka diukir di Graha Le Coq d’Aramanvile (Aula Santo Yosep) Rabu, (19/11).
Pemerintah Kabupaten Fakfak bersama seluruh perangkat daerah dan masyarakat menggelar Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – SP4N LAPOR! serta Bimbingan Teknis SP4N LAPOR bagi masyarakat pengguna layanan publik.
Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Fakfak yang menandai babak baru transparansi, pengawasan, dan responsivitas pelayanan publik di Kabupaten Fakfak.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Kominfostaper), Muchamad Saleh, S.IP., M.Si, saat diwawancarai Kabarsulsel-Indonesia menegaskan bahwa pemerintah daerah memikul amanah besar untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai koridor hukum dan etika administrasi modern.
“Pemerintah memiliki amanah untuk memberikan pelayanan publik yang terbuka, transparan, dan responsif. Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap suara masyarakat mendapat tempat,” ujarnya.
Mendekatkan Pemerintah pada Warga
Melalui SP4N LAPOR, setiap aduan, aspirasi, hingga permintaan informasi masyarakat akan direspons oleh admin yang telah ditunjuk di masing-masing perangkat daerah. Tidak hanya itu, alur penanganannya telah diatur secara sistematis: dimulai dari titik kumpul di Masjid Kompede, dilanjutkan menuju Jorok, sebelum ditindaklanjuti perangkat daerah terkait.
“Kolaborasi ini adalah bentuk nyata dukungan masyarakat dalam mendorong pelayanan publik yang lebih efektif,” lanjut Saleh.
Terhubung Hingga Pusat, Kinerja Daerah Diawasi Real Time
Aplikasi SP4N LAPOR merupakan sistem nasional yang dikembangkan pemerintah pusat. Melalui jaringan yang terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman, kinerja perangkat daerah dapat diamati secara langsung.
Setiap keterlambatan respons dan tindak lanjut akan terekam sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang untuk mengabaikan aduan masyarakat.
“Kami berharap seluruh admin di OPD mengikuti kegiatan ini dengan serius. Jangan ada lagi laporan masyarakat yang tertunda atau terlewat,” tegas Plt. Kadis.
Ribuan Peserta, Tujuh Pemateri, dan Ujian Kesiapan Birokrasi
Kegiatan ini mempertemukan empat pemateri dari Kominfo Provinsi Papua Barat dan tiga pemateri lokal Fakfak. Sehari sebelumnya, pemerintah bahkan telah memberikan pelatihan teknis bagi pimpinan perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan presisi.
Di balik gemuruh peserta yang menyesaki Aula Santo Yosep, setiap OPD hadir dengan peran strategis masing-masing:
- Bappeda Fakfak mengawal perencanaan kegiatan berkala,
- Inspektorat Fakfak mengawasi penyerapan anggaran dan tindak lanjut laporan,
- Bagian Hukum memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi,
- Bagian Organisasi memantau kinerja perangkat daerah.
Dalam narasi besar pembangunan demokrasi lokal, kegiatan ini menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian indeks demokrasi dan birokrasi daerah—sebuah indikator yang tak sekadar mencatat angka, melainkan legitimasi kepercayaan publik.
Langkah Panjang Menuju Pemerintahan Modern
Di tengah ribuan warga, organisasi masyarakat, dan perangkat daerah yang hadir, Fakfak seperti menegaskan bahwa keterbukaan bukan lagi jargon, tetapi kewajiban.
Sore nanti, kegiatan ini kembali berlanjut, melibatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan layanan publik semakin dekat, cepat, dan tepat.
“Dengan SP4N LAPOR, kami ingin memastikan bahwa setiap suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi ditindaklanjuti,” pungkas Saleh.
Pada akhirnya, dari aula megah itu, Fakfak mengirim pesan sederhana namun kuat: demokrasi di daerah ini terus bergerak—dan pemerintah siap mendengarkan.
Komentar