Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bersama Bupati Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari menjadi dua peserta yang terpilih mewakili 25 peserta Program Kepemimpinan Pemerintahan Daerah (KPPD) untuk hadir dalam Podcast Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Podcast tersebut digelar oleh PYC selaku penyelenggara KPPD bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Kehadiran kedua kepala daerah ini bertujuan untuk memberikan testimoni mengenai rangkaian kegiatan KPPD yang telah mereka jalani, baik di Lemhannas RI maupun saat mengikuti sesi pembelajaran di Singapura.
Dalam podcast tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan bahwa materi mengenai pelayanan publik menjadi bagian yang paling memberikan kesan mendalam bagi dirinya.
“Kalau saya tentu materi tentang pelayanan publik. Karena itu inti dari kita menjadi pejabat publik. Ya, yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Public Policy dan Pertahanan, Pak Chan Chun Sing, kemudian dengan mantan Perdana Menteri Goh Chok Tong, itu yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita berhadapan langsung dengan mereka sebagai pelaku, mereka bukan akademisi. Mereka mengerti teori tetapi mereka juga sebagai praktisi,” jelas Wali Kota.
Ia menilai pendekatan pembelajaran yang memadukan nilai akademis dan pengalaman praktis sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Menurutnya, praktik di lapangan sering kali tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori, sehingga dialog langsung dengan para pemimpin yang berpengalaman memberi dampak besar.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa dirinya secara khusus menanyakan kepada Goh Chok Tong tentang definisi pemimpin-pelayan, sesuatu yang menurutnya sangat penting dipahami oleh pejabat publik. Ia mengingat secara jelas pesan penting yang diterimanya dari para pemimpin Singapura tersebut.
“Yang pertama harus menjadi contoh, punya integritas, kemudian pastikan bahwa fokus untuk melayani masyarakat. Itu yang paling penting. Jangan untuk melayani pribadi. Itu pesan penting yang saya dapatkan,” katanya.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti pesan kuat yang disampaikan tentang esensi pejabat publik sebagai pelayan masyarakat.
“Kemudian dari Menteri,yang luar biasanya beliau menyampaikan bahwa pejabat itu bukan untuk dilayani. Namanya kita pelayan, jangan minta dilayani karena kita yang harus melayani, dan kalau keluar definisi seperti ini berarti mereka betul-betul bekerja keras,” tuturnya.
Menurutnya, pesan mengenai integritas dan orientasi pelayanan publik menjadi pedoman penting bagi setiap pejabat.
“Saya rasa itu petunjuk kita sebagai pejabat publik. Integritas kita. Dari situ baru kita punya rasa untuk mau melihat pemikiran lain. Kalau tidak, tidak bisa. Itu yang saya dapatkan dan bagi saya itu luar biasa,” tutupnya.
(M.N)
Komentar