Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ketegangan dalam forum penutupan Konferensi Dewan Adat III Mbaham Matta memuncak ketika Bupati Samaun Dahlan mengeluarkan ultimatum kepada seluruh masyarakat adat. Sebagian hadirin tampak menunduk, sebagian lainnya menatap lurus ke arah panggung.
“Mulai hari ini, saya minta tidak ada lagi palang-memalang. Investor tidak akan datang kalau kita ribut,” ujarnya dengan suara yang meninggi.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Fakfak sedang disorot banyak investor besar, dari migas hingga perkebunan. Namun keputusan investasi sering terganjal oleh aksi spontan masyarakat ketika merasa haknya terganggu. Samaun menilai cara itu harus diakhiri.
Ia menegaskan bahwa jalur resmi penyampaian aspirasi masyarakat adalah melalui mekanisme AMDAL. Dalam proses itu, masyarakat adat, pemerintah, dan investor bertemu, membahas risiko, merumuskan ganti rugi, dan menetapkan kewajiban masing-masing.
“Kalau ada yang belum jelas, kita perdebatkan di ruang musyawarah, bukan di jalan umum,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga citra Fakfak di mata investor. “Setiap rapat dengan investor harus rapi. Tidak semua orang boleh masuk. Kita tunjukkan bahwa kita mampu bekerja secara profesional.”
Nada bicaranya mereda ketika ia menutup sambutannya. “Fakfak harus tampil sebagai daerah yang dewasa. Orang Fakfak dikenal santun dan cerdas. Itu yang harus kita jaga.”
Ultimatum itu menandai perubahan cara kerja pemerintahan dan adat di Fakfak. Di hadapan raja-raja dan tokoh masyarakat, kata-kata itu terasa seperti garis baru yang membelah masa lalu dan masa depan.
Komentar