Ambon,Kabarsulsel-lndonesia.com. Jakarta — Provinsi Maluku meraih peringkat kedua dalam kategori Penggerak Daerah Terpencil pada ajang Mandaya Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, bertempat di Ballroom Lantai 6, Plaza Jamsostek, Kamis (16/10/2025)
Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, Saiful Indra Patta, yang hadir mewakili Gubernur Maluku. Sementara itu, posisi pertama dalam kategori ini diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mandaya Awards merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kontribusi nyata dari pemerintah daerah, lembaga, dunia usaha, akademisi, serta komunitas masyarakat dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Penghargaan yang diterima Provinsi Maluku menjadi bukti pengakuan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian masyarakat desa, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang mandiri.
“Ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat menjadi berdaya, mandiri, dan bermartabat,” ujarnya.
Pernyataan ini sejalan dengan semangat yang ditunjukkan oleh Provinsi Maluku dalam memperkuat peran masyarakat di daerah terpencil melalui berbagai program pemberdayaan. Cak Imin juga menekankan bahwa Mandaya Awards bukan sekadar penghargaan, melainkan simbol perubahan paradigma dari bantuan menjadi pemberdayaan yang berdampak nyata.
“Mandaya bukan sekadar penghargaan, tapi simbol perubahan paradigma: dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pemberdayaan masih besar, dengan tingkat kemiskinan nasional yang berada di angka 8,47% dan indeks ketimpangan sosial 0,375. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menjadi investasi sosial untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan.
“Setiap kebijakan harus menjadi investasi sosial yang menumbuhkan produktivitas, bukan ketergantungan,” pungkasnya.
Acara penganugerahan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh nasional, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Drs. H. Mukhtarudin. Hadir pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Anwar Hafid. Selain itu, turut hadir Wakil Menteri Perindustrian H. Faisol Riza, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. H. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Dr. Robben Rico, Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif Dra. Dessy Ruhati, Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Dra. Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, dan Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Dr. Dadang Hardiwan.
Tak ketinggalan, Kepala Sekretariat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Eni Rukawiani, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Ade Tajudin Sutiawarman, serta para rektor dari Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Jember, Universitas Tidar, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Sebelas Maret turut hadir sebagai bagian dari tamu undangan yang memberikan dukungan terhadap agenda pemberdayaan masyarakat secara nasional.
(M.N)
Komentar