Langgur,Kabarsulsel-Indonesia.com. Bupati Maluku Tenggara M.Thaher Hanubun Menghadiri Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung di Langgur Maluku Tenggara Selasa (7/10/2025)
Turut hadir,Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Forkopimda, BAPPELITBANGDA, BKAD, BKPSDM, Dinas Sosial, Dukcapil, Rumah Sakit, IDI, Camat Kei Kecil, PMDPPA
Mengawali sambutannya, Bupati Hanubun mengungkapkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat kesehatan yang telah diberikan sehingga pada hari ini bisa menghadiri Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara.
“Pertama-tama kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan semua pihak dalam mensukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara,” ungkap Bupati Malra.
Menurutnya, Kegiatan Forum ini sangat penting dilakukan untuk senantiasa meningkatkan angka keaktifan peserta JKN di Kab. Maluku Tenggara yang masih di angka 87,05% dari jumlah penduduk, target Kepesertaan JKN harus dapat lebih ditingkatkan sehingga kedepannya Kab. Maluku Tenggara juga dapat mencapai UHC Prioritas. Dan juga dari sisi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan serta memonitoring dan evaluasi atas penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana dan sumber daya manusia Fasilitas Kesehatan untuk meningkatkan Mutu.Layanan bagi peserta JKN khususnya masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
Bupati memaparkanTujuan dilaksanakannya Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas
Kesehatan yaitu,
1. Mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis
3. Mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan
4. Memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga/instansi.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan.
6. Memonitoring dan evaluasi atas penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana dan sumber daya manusia Fasilitas Kesehatan.
7. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Sedangkan terhadap Satker/OPD Pemerintah Daerah, kami harapkan agar :
– Tercapainya pemantapan hubungan kemitraan antar pihak terkait dengan pembuatan kebijakan dan instansi perwakilan peserta pada tingkat daerah
– Tercapainya pemahaman yang sama atas program-program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan
– Tercapainya kerjasama yang saling menunjang dan dukungan dari pihak/instansi terkait untuk meningkatkan mutu pelayaan kesehatan
– Adanya solusi permasalahan serta ide-ide dan terobosan dalam mendukung berjalannya Program JKN
(Elang Kei)
Komentar