Tiakur, Kabarsulsel-Indonesia.com — Praktisi hukum sekaligus kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Fredi Moses Ulemlem, menegaskan urgensi pemisahan urusan kepemudaan dan olahraga dalam struktur pemerintahan.
Usulan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpurnas) KNPI yang baru saja digelar, mengusung tema besar “Transformasi Pemuda untuk Indonesia Emas 2045”.
Ulemlem yang juga merupakan pengurus DPP KNPI menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut, yang diinisiasi oleh Ketua Umum KNPI Ryano Panjaitan dan Sekretaris Jenderal Almanzo Bonara. Ia menilai pemuda tak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai pelengkap dalam kebijakan negara.
“Pemuda itu agen perubahan, bukan objek kebijakan semata. Mereka memiliki energi, potensi, dan daya inovasi luar biasa yang bisa mendorong kemajuan bangsa,” tegas Ulemlem kepada media ini, Sabtu (13/7/2025).
Mengapa Harus Dipisah?
Menurut Ulemlem, selama ini integrasi urusan kepemudaan dan olahraga dalam satu kementerian membuat ruang gerak kebijakan yang berfokus pada pengembangan pemuda menjadi terbatas. Dalam banyak kasus, perhatian lebih besar diberikan pada sektor olahraga, sementara program strategis bagi pemuda kerap terpinggirkan.
“Kalau ingin memaksimalkan potensi pemuda, maka harus ada kementerian tersendiri yang secara khusus mengurus pembangunan karakter, pendidikan, keterampilan, hingga partisipasi sosial mereka,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemisahan ini bukan sekadar perubahan struktural, tetapi bagian dari strategi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045 — yaitu membangun generasi muda yang cerdas, berdaya saing, dan siap mengambil peran kepemimpinan nasional maupun global.
Efisiensi Anggaran dan Fokus Kebijakan
Usulan pemisahan juga diyakini dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan pengelolaan anggaran. Dengan unit kerja yang fokus, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tajam dan sesuai dengan kebutuhan nyata pemuda di berbagai daerah, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Kita tidak ingin pemuda hanya jadi jargon politik atau obyek program seremonial. Mereka harus jadi subjek yang menentukan arah perubahan,” katanya.
Harapan ke Pemerintah Pusat
Sebagai bagian dari kepengurusan nasional KNPI, Ulemlem berharap usulan ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, era baru pemerintahan merupakan momentum tepat untuk mereformasi pendekatan pembangunan kepemudaan secara lebih progresif.
“Kami berharap Presiden merespons dengan serius. Pemisahan ini adalah langkah strategis untuk memastikan suara generasi muda benar-benar didengar dan diwujudkan dalam kebijakan negara,” pungkasnya.
Komentar