Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Namrole, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), salah satunya di Pulau Buru.
Melalui rangkaian kegiatan edukatif dan strategis di dua kabupaten—Buru Selatan dan Buru—OJK menggandeng Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta lembaga keuangan untuk menjangkau warga desa, pelaku usaha ultra mikro, ASN, dan pelajar.
Kabupaten Buru Selatan: Fokus pada Petani Kopra dan Pelaku Usaha Perempuan
Penetapan Program Kerja TPAKD Buru Selatan 2025
Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyambut langsung tim OJK Maluku dalam Rapat Pleno TPAKD. Dalam pertemuan ini, disepakati beberapa program prioritas:
Pengembangan Ekonomi Daerah: Pelatihan usaha bagi petani kopra dan business matching untuk perempuan pelaku usaha ultra mikro.
Perluasan Akses Keuangan: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, dan perluasan Agen Laku Pandai.
Literasi Keuangan: Edukasi keuangan kepada nelayan dan pelaku UMKM secara terpadu.
Edukasi Pelajar dan Perempuan Pelaku Usaha, Melalui program OJK Goes To School, siswa SMP Negeri 1 Namrole dibekali pemahaman dasar keuangan, bahaya pinjol ilegal, serta pentingnya menabung sejak dini.
Sementara itu, kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Desa Waly menghasilkan pelatihan “PKU MBA MAYA” bagi nasabah Mekaar. Program ini menekankan edukasi penggunaan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab.
Kabupaten Buru: Edukasi Desa dan Penguatan UMKM
Literasi Keuangan untuk Masyarakat Pedesaan
Di Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, OJK menggelar sosialisasi bagi perangkat desa dan warga dari lima desa di Balai Desa Jikumerasa.
Edukasi mencakup pengelolaan keuangan, pencegahan utang konsumtif, serta bahaya pinjaman daring ilegal dan judi online.
Penetapan Program Kerja TPAKD Buru 2025
Rapat pleno dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Buru, Efendy Rada, S.E., menetapkan beberapa program kunci:
Peningkatan Literasi Keuangan: Edukasi pasar modal dan literasi bagi masyarakat nelayan di kecamatan.
Pengembangan UMKM: Pelatihan usaha penyuling minyak kayu putih dan business matching untuk perempuan pengusaha ultra mikro.
Perluasan Akses Keuangan: Penyaluran KUR, pembiayaan ultra mikro, dan peningkatan distribusi Agen Laku Pandai. Sinergi Berkelanjutan
Seluruh kegiatan merupakan bagian dari implementasi UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, yang menempatkan inklusi keuangan sebagai indikator utama stabilitas ekonomi nasional.
OJK Maluku berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Buru melalui akses keuangan yang luas, aman, dan inklusif.
(Memet)
Komentar