Oleh: Yuliet D.M. Putnarubun, S.Pi., M.Si
Opini : Maluku Tenggara kembali bergejolak. Konflik sosial yang dulu terjadi tahunan kini semakin sering, bahkan hampir setiap hari. Kekerasan yang terus berulang ini telah menelan banyak korban jiwa dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Pada Minggu, 16 Maret 2025, bentrokan antar kelompok pemuda kembali pecah, merenggut nyawa dua pemuda dan melukai lima orang lainnya. Bahkan, tujuh aparat keamanan mengalami luka-luka, beberapa di antaranya harus dirujuk ke Ambon, Ibu Kota Provinsi.
Yang lebih memilukan, Ambon bukanlah tujuan yang mudah dijangkau. Untuk sampai ke sana, korban harus menempuh perjalanan laut selama satu hari dua malam atau penerbangan selama 1 jam 40 menit. Ini menunjukkan betapa sulitnya akses medis bagi korban-korban konflik, sementara kekerasan terus berulang tanpa solusi nyata dari pihak berwenang.
KONFLIK YANG TERUS BERULANG, ADA APA ?
Tragedi ini bukan kejadian baru. Pada November 2022, bentrokan serupa juga terjadi, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum. Maluku Crisis Centre (MCC) bahkan menegaskan bahwa konflik di wilayah ini merupakan akibat dari kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan mencegah kekerasan.
Yang lebih mencurigakan, konflik ini bukan sekadar bentrokan spontan. Ada pola yang berulang, seolah-olah kejadian ini sengaja “didesain” oleh pihak-pihak tertentu. Bentrokan kerap terjadi bertepatan dengan kedatangan kapal penumpang di Kota Tual, terutama pada hari Minggu.
Mengapa selalu di saat yang sama? Siapa yang diuntungkan dari ketidakstabilan ini? Jika aparat keamanan sungguh bekerja dengan serius, seharusnya sudah ada titik terang. Namun hingga kini, pihak berwajib seolah tak mampu memberikan jawaban yang jelas.
PEMERINTAH PUSAT TIDAK BOLEH TINGGAL DIAM !
Melihat situasi yang semakin buruk, pemerintah pusat tidak bisa lagi bersikap pasif! Jangan biarkan masyarakat Maluku Tenggara terus hidup dalam ketakutan dan duka. Jika aparat keamanan setempat tidak mampu mengatasi konflik ini, maka sudah saatnya pemerintah pusat turun tangan langsung!
Indonesia tanpa Maluku Tenggara, bukanlah Indonesia. Maka, langkah-langkah berikut harus segera diambil:
- Pengiriman pasukan tambahan untuk mengendalikan situasi dan memastikan keamanan masyarakat.
- Investigasi mendalam terhadap dalang di balik konflik ini. Siapa yang bermain di balik layar? Mengapa konflik ini selalu terjadi dengan pola yang sama?
- Penegakan hukum yang tegas! Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan. Siapa pun yang terbukti memicu konflik harus ditindak dengan keras.
- Pendekatan dialogis dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan.
Jangan tunggu lebih banyak nyawa melayang. Saatnya pemerintah pusat bertindak cepat dan tegas untuk mengembalikan kedamaian di bumi Maluku !
Sekertaris Dewan Pengawas DPP Setya Kita Pancasila, dan Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Anak Maluku Tenggara.
Komentar