Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) menggelar Ekspos Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2024 di Aula Kantor Bupati Malra, Jalan Abraham Koedoboen, Rabu (22/1/2025).
Kegiatan ini menjadi sorotan tajam setelah lima Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir, meski telah diundang resmi.
Acara yang diinisiasi kembali setelah enam tahun vakum ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Malra Samuel Huwae, Plt Sekda Malra Nurjanah Yunus, Tim Asistensi Pemkab Malra Nikodemus Ubro dan Felix Bonu Tethool, serta Staf Ahli Bupati Theresia Tamnge.
Namun, ketidakhadiran lima OPD—yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Diskominfo, Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu—menjadi catatan kritis dalam forum tersebut.
Pj Bupati Malra Samuel Huwae tak segan menyampaikan kekecewaannya dalam sambutan.
“Untuk OPD yang tidak hadir, sampaikan salam. Mereka tak pantas dihormati. Kita bekerja dengan tulus, bukan dengan akal bulus,” tegas Huwae.
Ia menekankan bahwa forum evaluasi kinerja ini adalah momen penting untuk merefleksikan kebijakan dan capaian Pemkab Malra selama 2024. Menurutnya, akuntabilitas adalah kunci keberhasilan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Sebagai perangkat daerah, kita harus mampu mengenali dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Jika ada target yang belum tercapai, maka perangkat daerah harus mengevaluasi faktor-faktor penghambatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huwae menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah akumulasi dari kinerja perangkat daerah. Karena itu, setiap OPD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita berada di fase akhir tahun 2024. Saya berharap forum ini dimanfaatkan untuk refleksi mendalam agar perencanaan tahun depan lebih baik dan terukur,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan tata kelola pemerintahan di Malra, meski absennya sejumlah OPD menjadi sinyal perlunya komitmen yang lebih kuat dari seluruh pihak terkait.
Komentar