Kesiapan Maluku Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional. 

Uncategorized441 views

Ambon.Kabarsulsel.Indonesia.Com.Berdasarkan data ATR/BPN Tahun 2028, luas Baku lahan sawah di Maluku yakni 18,282 hektar yang tersebar pada 4 sentra padi di Maluku yakni Maluku Tengah 8.058 hektar, Buru 7.238 hektar, Seram Bagian Barat 988 hektarhektar dan Seram Bagian Timur 1.910 hektarhektar.

Sementara untuk luas lahan padi Gogo(lahan kering) yang teridentifikasi dapat dikembangkan di Maluku yakni 10.200 hektar dengan rincian, Buru Selatan 200 hektar, Kepulauan Tanimbar 7.050 hektar, Maluku Tenggara 400 hektar, kepulauan Aru 500 hektar, Maluku Barat Daya 500 hektar, Maluku Tengah 600 hektarhektar dan Buru 500 hektar (Dinas Pertanian Provinsi Maluku 2024) dengan demikian total potensi lahan padi gabungan padi sawah dan padi Gogo yang dapat dikembangkan pada tahun 2025 yakni 28.482 hektar.

Hal tersebut disampaikan Kadis Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda kepada wartawan di kantor Pertanian Maluku Jumat (10/1/2025)

Kementerian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan ungkap Tauda, telah menetapkan target untuk mendukung swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh Provinsi di Indonesia untuk dua komoditas pangan strategis yakni padi jagung. Provinsi Maluku diberikan target luas tanam untuk padi sebesar 26.250 hektar dan jagung sebesar 2.665 hektar.

Dijelaskan Kadis, Provinsi Maluku pada Tahun 2023 luas panen padi tercatat 22.640 hektar dengan produksi padi 79.960 ton GKG meningkat 6,21℅ pada Tahun 2024 dengan luas panen tercatat 24.040 hektar dengan produksi padi naik menjadi 89.240 ton GKG. Jika mencermati kenaikan luas panen padi dari tahun 2023 hingga tahun 2024, maka diperkirakan target luas tanam untuk Maluku pada tahun 2025 sebesar 26.250 optimis dapat tercapai dimana target kenaikan 9.76℅ dari tahun 2024. Dari target luas panen tersebut maka diproyeksikan produksi padi tahun 2025 mencapai 105.000 ton GKG atau 65.237 ton beras.

Menurut Tauda, Kebutuhan konsumsi beras untuk penduduk Maluku tahun 2025 yakni, 150.961 ton, sehingga masih terjadi defisit 85.725 ton beras. Untuk menutup kebutuhan beras yang masih terjadi defisit bagi penduduk Maluku perlu didatangkan beras oleh Bulog Maluku dan pelaku usaha dari luar Maluku seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Untuk mewujudkan swasembada pangan baik padi maupun jagung pada tahun 2025 merupakan program kolaborasi dan dukungan TNI AD dan Polri, ditingkat daerah pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota juga didukung oleh Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku beserta jajaran paling bawah hingga tingkat desa. TNI Polri juga memberikan dukungan dari aspek penyiapan ketenagaan melalui rekrutmen anggota TNI/Polri dengan latar belakang pendidikan Pertanian baik tingkat SMK maupun Perguruan Tinggi, ujar Tauda.

Secara teknis, kesiapan Provinsi Maluku dalam mendukung swasembada pangan Nasional dapat tercapai pada tahun 2025, dimana adanya kesanggupan kabupaten Daerah sentra untuk merealisasikan luas tanam pada masing-masing wilayah khususnya pada wilayah sentra padi di Maluku yakni Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru.

Beberapa komponen pendukung lanjut Tauda yang telah disiapkan pada tahun 2024 antara lain kesiapan benih padi, alokasi pupuk subsidi berdasarkan e-alokasi pada tahun 2025 yakni 10.393 ton yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor 500.6.7.1/3398/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun 2025. Selain itu dukungan ketenagaan dari penyuluh Pertanian lapangan (PPL), Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) pada daerah sentra telah dipersiapkan untuk mendampingi dan mengawal kalender tahun 2025

Dukungan sarana dan prasarana juga diharapkan dapat segera dialokasikan seperti Pompanisasi, alat mesin panen, dan pra panen perbaikan jaringan irigasi dimana yang saat ini terdapat beberapa daerah irigasi yang mengalami kerusakan di kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Kabupaten Seram Bagian Timur, tutup Kadis.

(M.N)

Komentar