Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kualitas buruk proyek jalan dan jembatan dari Balai Propinsi Maluku di Masela Kabupaten MBD yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp 72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021/2022 memicu kemarahan warga Marsela.
Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku segera turun tangan mengusut proyek yang diduga penuh dengan praktik curang, sehingga mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan pribadi para kontraktor nakal.
Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi untuk membuka akses transportasi antar desa, terutama yang berdekatan dengan Australia, ternyata malah berbalik menyandera masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan kerusakan parah di hampir seluruh badan jalan, yang seharusnya menopang aktivitas masyarakat.
Ironisnya, baru seumur jagung digunakan, jalan tersebut sudah mengalami keretakan masif, menandakan adanya ketidakberesan sejak awal pengerjaan.
Tak Jalan, namun ada pula sejumlah Proyek jembatan dari Balai Propinsi Maluku dengan nilai milyaran rupiah juga dibiarkan terbengkalai dan belum selesai dikerjakan. Tentunya ini semakin berakumulasi memicu kemarahan masyarakat.
Dugaan Korupsi Menggurita: Anggaran Miliaran Rupiah Hanya Jadi Ajang “Cuci Tangan” Kontraktor?
Bukan hanya di Marsela, berbagai wilayah di MBD juga mengalami kondisi serupa. Banyak pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan standar, mulai dari pengerasan jalan hingga pembangunan jembatan yang terlihat asal-asalan.
Warga mencium adanya praktik mark-up dan pengurangan kualitas material demi memaksimalkan keuntungan pribadi kontraktor. Ini bukan lagi soal pembangunan, melainkan pengkhianatan terhadap rakyat yang diselubungi dalih proyek infrastruktur.
Seorang warga Marsela berinisial EN mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, sejak awal proyek, kontraktor sudah melakukan mobilisasi material dengan pasir pantai dari Desa Serili, material yang jelas-jelas tidak sesuai standar konstruksi jalan.
Penggunaan pasir pantai yang seharusnya dilarang memperkuat dugaan bahwa pihak kontraktor hanya peduli pada keuntungan cepat, tanpa memperhatikan kualitas jangka panjang proyek.
“Ini jelas permainan kotor, mereka gunakan pasir pantai untuk timbunan, dan sekarang lihat sendiri hasilnya—jalan sudah retak-retak,” ujar EN dengan tegas.
Konsultan dan Pengawas Proyek Diduga Terlibat: “Main Mata” Demi Loloskan Pekerjaan Asal Jadi
Selain itu, warga menuding konsultan pengawas proyek ikut bermain dalam skandal ini. Kurangnya pengawasan melekat dari pihak konsultan membuka peluang bagi kontraktor untuk bekerja asal-asalan.
Seorang sumber lain, berinisial AL, menyebutkan bahwa penggunaan bahan pengerasan jalan yang berkualitas rendah dan tidak stabilnya lapisan tanah dasar menjadi penyebab utama kerusakan cepat jalan tersebut.
“Mereka ini seperti bekerja tanpa hati nurani. Air tanah dan tanah dasar tidak diperhatikan, makanya jalan cepat rusak,” ujar AL dengan nada marah.
Seruan Tegas: Kejati Maluku Harus Turun Gunung, Usut Proyek Bernilai Fantastis Ini!
Warga Marsela kini menuntut Kejati Maluku untuk segera turun ke lapangan dan mengusut tuntas proyek jalan dan jembatan di MBD, terutama yang dikelola oleh Balai Jalan Maluku sejak 2016 hingga 2023.
Mereka meminta dilakukan investigasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan material, hingga proses pengerjaan.
“Proyek ini bukan sekadar gagal, tapi sudah jadi ladang korupsi. Jangan ada pihak yang kebal hukum!,” tegas EN lagi.
Jika Kejati Maluku tidak segera mengambil tindakan tegas, warga khawatir kasus ini akan menjadi contoh buruk lain di mana rakyat kecil dikorbankan demi kepentingan segelintir elit.
Warga meminta agar seluruh pihak yang terlibat, baik kontraktor maupun pejabat pengawas proyek, harus diadili dan dihukum seberat-beratnya.
Kritikan Terbuka untuk Pemerintah: Proyek Ini Harus Jadi Momentum Reformasi Pengawasan Pembangunan
Kejadian ini menambah panjang daftar proyek pemerintah yang seolah hanya menjadi bancakan segelintir pihak tanpa memikirkan kualitas dan manfaat jangka panjang.
Pemerintah harus serius melakukan reformasi dalam sistem pengawasan proyek, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya, yang sering kali menjadi wilayah yang kurang diawasi namun anggarannya besar.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, proyek infrastruktur yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat justru akan menjadi alat penindasan baru.
Warga Marsela dan sekitarnya menaruh harapan besar pada Kejati Maluku untuk tidak gentar menghadapi tekanan dari para mafia proyek dan memprioritaskan keadilan bagi rakyat yang selama ini diabaikan.
Warga Tegaskan: Kami Akan Terus Berjuang Hingga Tuntas!
Warga Marsela bersikukuh bahwa mereka tidak akan diam dan akan terus berjuang menuntut keadilan. Mereka menegaskan bahwa ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan soal nasib dan masa depan mereka.
“Kami tidak akan berhenti sampai Kejati turun dan semua yang terlibat diadili,” pungkas EN.
Komentar