Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Plt. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak, Widhi Asmoro Jati, S.T., M.T., mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi saat mengikuti Diskusi Terpumpun Hasil Diseminasi Kemitraan Mitras DUDI Papua Barat, Jumat (20/09) di Lantai 5 Grand Hotel Fakfak.
Widhi menyoroti perlunya komitmen dan konsistensi dalam penyusunan kebijakan, terutama untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
“Revitalisasi ini membutuhkan pendekatan strategis yang tidak hanya berhenti pada rekomendasi kebijakan, tetapi juga komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan implementasi yang konsisten. Kelemahan kita saat ini adalah pada aspek perencanaan dan penganggaran yang belum matang, serta kurangnya harmonisasi dengan berbagai sektor,” ujar Widhi.
Ia juga menyoroti pentingnya fokus dalam menentukan arah pendidikan vokasi yang dapat menjawab tantangan tingginya angka pengangguran di Fakfak.
“Pendidikan vokasi seharusnya mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Namun, jika kita tidak bisa menentukan fokus dan tujuan yang jelas, maka upaya ini akan sia-sia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Widhi menggarisbawahi bahwa perubahan regulasi oleh pemerintah pusat yang sering terjadi menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program vokasi. Ketidakpastian ini menyebabkan sulitnya merumuskan program yang berkelanjutan.
“Kita baru mulai mengimplementasikan satu regulasi, tiba-tiba muncul regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang harus diikuti. Ini menghambat keberlangsungan program,” keluhnya.
Widhi juga menyebutkan perlunya peningkatan kompetensi instruktur yang terlatih sebagai bagian dari revitalisasi pendidikan vokasi. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.
“Kita ingin memberikan yang terbaik, tetapi SDM kita belum memadai. Diperlukan rencana yang lebih jelas dan terarah untuk meningkatkan kualitas instruktur yang terlatih,” tambahnya.
Pada akhir pernyataannya, Widhi menegaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Fakfak, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan regulasi yang mendukung.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mencapai indikator pembangunan berkelanjutan, baik di bidang ekonomi hijau maupun biru. Tanpa dukungan ini, sulit bagi kita untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
Komentar