TANIMBAR, Kabarsulsel-indonesia.com – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kepulauan Tanimbar melakukan aksi unjuk rasa mengenai persoalan kerakyatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Aksi dipimpin Jois Krestofol Esauw dan kawan-kawan berlangsung depan kantor, Bupati dan DPRD Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Saumlaki, (21/11/2022).
Massa aksi membawa pamflet bertuliskan, Tanimbar Berduka, Segera Bayar Tatanaman Masyarakat Desa Bomaki, Utang Matreal di Desa Tumbur, Harga BBM Naik kenapa Kopra tidak, segera bayar gaji/tunjangan ASN selama 1 tahun, tuntaskan mafia korup di KKT dan Evaluasi 7 program prioritas Penjabat Bupati Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dapat kita ketahui bersama bawah banyak sekali problematika/masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang telah di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Tanimbar itu sendiri, yanki kebijakan pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien sehinga dapat merugikan komponen masyarakat, misalya berdasarkan hasil riset dan kajian kami DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahwasanya ada beberapa problem yang dapat kami temukan di beberapa wilayah atau desa seputaran Kabupaten maupun Kota Saumlaki.
Salah satunya adalah Desa Bomaki yang merupakan sumber kehidupan seluruh masyakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada umumnya dan pada khususnya masyarakat yang berada di kota saumlaki. sudah sejak lama pemerintah memfasilitasi kebutuhan air bersih untuk masyarakat kota saumlaki yang mana sumber air tersebut berasal dari desa bomaki, namun sayangnya berdasarkan hasil MOU atau kesepakatn pemerintah dengan masyarakat Desa Bomaki bawah pemerintah juga turut memfasilitasi atau menyediakan kebutuhan air bersih di desa tersebut, akan tetapi hingga sampai dengan saat ini perjanjian tersebut tidak terealisas/tidak dilaksanakan, maka dengan sersoalan ini bagi masyakat bomaki itu sendiri telah hilang kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah.
Kemudian ada juga masalah mengenai program Pemerintah Daerah dalam
hal ini pembangunan infrastruktur jalan dari wilayah Desa Bomaki menuju Desa Lermatang dan Desa Latdalam yang mana telah merugikan masyarakat atas pengusuran jalan serta tanaman yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Nyaris, Pemerintah tidak sama sekali menggantikan kerugian masyarakat, terhadap itu penting untuk di perhatikan oleh Pemerintah Daera sehinga dampak dari aktifitas Pemerintah tidak lagi merugikan masyarkat Desa Bomaki dan sekitarnya.
Adapun kehadiran Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Bumi Duan Lolat yang mana telah merumuskan 7 (tujuh) program prioritas, menurut hemat kami 7 program tersebut tidak relefan dengan sikon (situasi dan kondisi) Tanimbar, misalnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencetak trek rekor terbaik sebagai kejuaraan Kabupaten miskin ekstrim ke 2 di Maluku. hal ini mestinya menjadi perhatian kusus dalam merumuskan program yang mana kalah bisa sedikit mengobati penyakit miskin ekstim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pernyataan Sikap DPC GMNI Kepulauan Tanimbar.
1. Kami mendesak Demerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT agar dapat menjawab keresaan dari masyarakat Desa Bomaki terkait pengusuran jalan dan tanaman yang belum terbayar.
2. Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT agar bisa merespon
masalah maupun kebutuhan hidup dalam hal ini air bersih di Desa Bomaki.
3. Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT segera menuntaskan masalah pembayaran material beberapa masyarakat di Desa
Tumbur dan Desa-desa lainya.
4. Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT segera membayar
gaji/tunjangan ASN yang selama 1 Tahun belum terbayarkan.
5. Naikan Harga Kopra
6. Evaluasi 7 program Penjabat Bupati KKT, sebab bagi kami 7 program ini tidak ada korelasi dengan Kebutuhan Tanimbar saat ini.
7. Tuntaskan mafia Korup di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
8. Bilamana 7 poin diatas tidak diindahkan maka, kami akan mendesak Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Maluku untuk gantikan Penjabat Bupati
Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Komentar