Dobo,” Kabarsulselindonesiacom – Setelah melakukan aksi demo beberapa hari di kota Dobo di depan kantor Bupati maupun gedung DPRD, Bupati dr. Johan Gonga akhirnya mau bertemu dengan para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Aru, Selasa (15/11/2022).
Pantauan media ini, setelah massa aksi berorasi di depan kantor Bupati dengan tuntutan yang sama, yaitu PLT Sekda maupun Sekda Difinitif harus Anak Adat Aru, Dan tidak lama kemudian Bupati meminta beberapa perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Aru untuk melakukan Audiens bersama Bupati di ruang kerjanya.
Pertemuan tertutup tanpa awak media itu, diketahui dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey, Kepala BKPSDM Aleksander Tabela, Kabag Hukum Setda Aru, para Staf Ahli dan Asisten Setda serta sejumlah pejabat lainnya.”
Usai melakukan Audiens bersama Bupati Aru kurang lebih sekitar 30 menit, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Aru meninggalkan ruangan kerja Bupati dan menyampaikan kepada Massa Aksi untuk membubarkan diri dengan tertib, pasalnya keinginan mereka bertemu dengan Bupati dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan selama ini sudah terealisasi. “Paparnya.
Penanggung jawab aksi, Gustap Orun yang dikonfirmasi wartawan soal hasil Audiens bersama, ” Bupati menyampaikan bahwa dirinya tidak banyak bicara dan hanya menyampaikan tuntutan mereka.
Selanjutnya, Bupati mengaku bahwa dirinya telah mengusulkan 3 nama Anak Aru sebagai Calon Sekda kabupaten kepulauan Aru.
Kendati demikian, menurut Orun, Bupati tidak terbuka soal siapa-siapa nama dari ketiga Calon PLT Sekda, Karna tentunya yang diusulkan itu merupakan rahasia birokrasi yang tidak bisa dibuka secara umum.” imbaunya.
“Kami sungguh memahami tujuan pak Bupati. Dan memang hal ini merupakan rahasia kerja birokrasi yang tidak bisa dibuka untuk umum, namun yang paling terpenting bagi kami adalah siapapun akan di tunjuk menjadi Sekda atau PLT Sekda itu harus Anak Adat Aru,” jelasnya.
Bupati juga, kata Orun meminta kepada masyarakat Aru untuk tetap tenang dan mempercayakan proses Jabatan Sekda Aru ini kepada dirinya sebagai Bupati Kepulauan Aru.
Terpisah, Kordinator Aksi Johan Djamanmona kepada wartawan mengaku bahwa pihaknya sangat menghargai apa yang telah menjadi kebijakan Bupati, namun aksi kami tidak akan berhenti sampai disitu. “Tegasnya.
Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Aru, tambahnya akan terus melakukan Aksi Mimbar Bebas pada sejumlah titik di Kota Dobo sebagai bentuk pengawalan terhadap proses tersebut hingga PLT Sekda atau Sekda yang ditunjuk adalah benar-benar Anak Adat Aru Asli. ” Tandanya.
“Atas aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada Pak Bupati dengan kebijakannya, Karna beliau adalah orang tua kami, bapak kita semua, untuk memutuskan sesuatu yang terbaik untuk negeri ini,” ujar Djamanmona.
Sebelumnya itu salah satu tokoh pemuda Aru,”Colin Lepouy mengatakan bahwa telah terjadi polemik dimana jabatan sekda sudah ditetapkan jauh sebelumnya oleh oknum-oknum pemangku kepentingan di daerah ini, padahal sesuai undang-undang otonomisasi, Maka daerah wajib menentukan para pemimpinnya, baik di lingkup OPD maupun jabatan struktural lainnya. “Bebernya.
Lagi lagi terjadi polemik di kabupaten ini, di mana kepentingan politik sehingga jabatan sekda sudah di tetapkan oleh orang -orang yang mempunyai kepentingan di negeri ini. Padahal sesuai dengan undang-undang otonomisasi daerah dapat menentukan para pemimpin OPD dan jabatan struktural lainnya,” ucapnya.
Menurut Leppuy, Jika dalam penentuan jabatan sekda tersebut tidak sesuai dengan kemampuan,Maka sudah barang tentu daerah ini tidak akan berkembang atau maju. “Paparnya.
“Bila kita salah memilih seseorang untuk menduduki jabatan sekda, Maka sudah tentu kita tidak akan berkembang,, Sebab jabatan sekda itu merupakan salah satu jabatan yang mengatur keuangan daerah serta juga kemajuan daerah, Da Saat ini pemerintah kabupaten kepulauan Aru di berikan suatu predikat yaitu disclaimer keuangan daerah, karena tidak mampu seorang Sekda dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
(Melky)
Komentar