Langgur,”Kabarsulselindonesia.com Sesuai informasi yang di dapatkan Media ini bahwa terkait dengan DAK reguler untuk bidang pendidikan Paut,SD & SMP tahun 2022 untuk bangunan fisik yang berjumlah 42 bangunan belum rampung semua.
Padahal bangunan tersebut semua bersumber dari Dana DAK dengan Nomor KPPN: 84 Pemda; 2102 jenis Dana: fisik Reguler bidang,ECI Sub bidang ECI 100z, sedangkan dalam juknis tahun 2022 itu akhir masa kerja di bulan oktober, Tetapi faktanya di lapangan masih kocar kacir seperti di Ohoi Ohoituf pekerjaan belum mencapai 50%. 02/11/2022.
Oleh sebab itu pihak dinas terkait harus memberi teguran keras kepada pihak ketiga untuk dapat di selesaikan tugas dan tanggung jawab tersebut,Karna ini bisa saja menyeret ke Rana hukum,jadi hal hal seperti ini dari PPK dan PPATK harus berperan sebelum terjadi.
Karna dari 42 bangunan fisik Reguler yang bersumber dari Dana DAK tahun 2022 ini antara lain Paut 3 bangunan fisik,sedangkan Sekolah Dasar 29 bangunan fisik,dan Sekolah menenga pertama 10 bangunan fisik,jadi rata rata dari 42 bangunan tersebut satupuun belum mencapai 100 %, Sedangkan batas waktunya di bulan Oktober 2022.
Untuk itu,MD berharap agar kepala Dinas Pendidikan kab Malra U.Hanubun. S.Pd harus tegas dan keras dan apabila kalau pihak ketiga yang kerja cuma asal asal itu harus copot dan ganti saja,agar tidak merusak citra dinas Pendidikan,karna ini Anggaranya milyaran rupia,jadi kalau menghambat itu tentunya akan menyeret ke Rana Hukum,karna indikasinya ketika pekerjaan tidak selesai,maka tentunya ada kerugian negara.
Jadi hal ini pihak dinas Pendidikan kab Malra maupun juga PPK dan PPATK harus turun di lapangan untuk menyaksikan langsung pembangunan baik di daratan Kei Besar maupun juga Kei Kecil,karna selain laporan masyarakat kamipun juga telah mengkatongi data bahwa masih banyak yang terbengkala.
“Terangnya.
Jadi dari 42 bangunan fisik reguler yang sudah masuk 90 sampai 99 itu Paut, sedangkan ada satu dua SD yang sudah masuk 90 %,tapi masih banyak yang belum mencapai 60%, Begitu pula SMP,” Baru sudah melewati batas kerja,jadi seharusnya dinas harus tegas dan keras. “Pungkasnya
Komentar