TANIMBAR, Kabarsulsel-indonesia.com – Entah mengapa, Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Tanimbar (KKT) tak menggubris ocehan terkait utang piutang lahan, yang berimbas pada kesengsaraan masyarakat, khususnya para pemilik lahan di desa Lauran.
Sikap apatis Pemerintah daerah kepulauan Tanimbar itu, semakin menambah panjang penantian warga yang tak kunjung selesai.
Hal itu mengundang keprihatinan amat dalam, salah satu pemuda Lauran Yoseph Ngorantutul, yang kembali melayangkan surat cintanya kepada pemerintah daerah, sekaligus mendesak proses pelunasan lahan di sekitar jalan poros (jalpor) Lauran, berikut rencana pembebasan lahan untuk pembangunan sekretariat Musabaqah Tlawatil Qur’an (MTQ) dan pembangunan Stadion.
“Yang saya sesalkan di sini adalah keseriusan pemerintah daerah, yang sepertinya sama sekali tak menggubris niat baik kami, dalam hal pelunasan lahan milik warga, minimal ada tanggapan seperti apa mekanisme penyelesaiannya.” Ungkap Ngorantutul.
Ironisnya lanjut dia, Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar lebih cenderung mengutamakan utang pihak ketiga, dan terkesan menelantarkan hak warga selama puluhan tahun ini.
Atas alasan tersebut, Ngorantutul kembali minta sikap pemerintah daerah atas utang-piutang yang tak berujung tersebut, dengan menjamin kepastian bagi warga, sehingga tidak lagi berada dalam penantian terkait hanji-janji semu, yang buntutnya hanya menyisakan kekecewaan.
“Pertanyaan saya sederhana saja. Bagaimana perasaan Pemerintah Daerah, kalau mereka ada pada posisi warga pemilik lahan saat ini, dan masyarakat berada di posisi Pemerintah Daerah? Emang enak dipermainkan? Emang enak harapannya digantung tanpa kejelasan selama puluhan tahun? Yang rasional sajalah. Kalau ada niat baik bangun daerah ini, jangan lagi ada sikap diskriminatif dan menambah kebingungan.” Ujarnya kesal.
Dirinya berharap Pemerintah Daerah segera merespons kekecewaan warga selama ini, sehingga tak perlu lagi ada surat cinta susulan yang bisa berdampak pada kesalahpahaman.
(Saily)
Komentar